Tetapkan UMK, Mas Ganjar Ajak Buruh Rembugan

Spread the love

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengajak perwakilan para serikat buruh untuk rembugan dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018, di rumah dinas gubernur Puri Gedeh, Jumat (17/11) sore. Dalam kesempatan itu satu hal yang menjadi kesepakatan adalah dimasukkannya klausul penegasan upah kerja di atas satu tahun dalam SK Gubernur.

Satu persatu perwakilan serikat buruh menyampaikan uneg-unegnya. Intinya, mereka meminta agar gubernur menetapkan UMK tidak berdasar PP 78, melainkan berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, jika penetapan UMK berdasar PP maka tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Kami tetap ingin berharap upah ditetapkan berdasar survei, karena kami punya komparasi data,” katanya.

Dari survei yang pihaknya lakukan, jika menggunakan PP yang kenaikannya 8,7 persen dengan UMK di Jateng rata-rata Rp 1,5 juta maka hanya naik Rp 141 ribu. Sementara ketika menggunakan hasil surveinya, mestinya naik 18 persen atau naik sekitar Rp 280 ribu.

Menurutnya, kebutuhan hidup saat ini semakin bertambah mengingat adanya kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif PDAM, transportasi, serta lainnya. Maka, jika hasil survei KHL 2015 yang jadi dasar dalam PP 78 dinilai tidak sesuai lagi.

Pihaknya juga meminta pada gubernur, agar membuat aturan khusus mengenai upah bagi buruh yang bekerja di atas 1 tahun. Sebab, masih banyak yang belum melaksanakan aturan ini.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, sejak lama dirinya meminta pada tripartid untuk menyusun formula penentuan upah agar tidak rebut tiap tahun. Yakni membuat rumusan paling representatif dan disepakati bersama. “Teorinya berapa angka absolut yang keluar, ini yang saya dorong,” katanya.

Sampai batas akhir penetapan yakni 21 November mendatang, Ganjar akan mengundang dewan pengupahan untuk membahas nominal UMK sebelum diputuskan. Termasuk menunggu pengajuan nominal UMK dari dua daerah yang belum disetor yakni Kota Semarang dan Kabupaten Demak. “Maka Senin akan kita keluarkan UMK itu, mudah-mudahan semua bisa menerima,” katanya.

Dalam dialog itu, Ganjar juga sempat menghubungi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melalui pesan singkat terkait permintaan para buruh. “Saya barusan SMS pak menaker, saya tanya bolehkah Jawa Tengah tetapkan upah tidak pakai PP 78 tapi kembali ke pergub seperti sebelumnya,” kata Ganjar. Namun hingga dialog selesai, belum ada balasan dari Menaker.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng tidak menggunakan PP 78 pada penetapan UMK 2017. Saat itu dirinya menolak karena sudah menetapkan UMK berdasarkan rumus tersendiri yang dibakukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Hasil perhitungannya menghasilkan nominal upah yang lebih tinggi dibanding PP 78.

Mengenai permintaaan buruh agar ada penegasan mengenai aturan terhadap buruh yang bekerja di atas 1 tahun, Ganjar memastikan akan membuat aturan tersebut. Nantinya, dalam keputusan gubernur tentang nominal UMK usulan bupati wali kota, akan ditambah dengan aturan itu.

“Yang di atas setahun sebenarnya ada aturannya, problemnya perusahaan nggak melaksanakannya, maka mereka minta penegasan di pergub. Itu akan saya masukan di Pergub, saya setuju itu,” katanya.
Mengenai nominal UMK, ditambahkan Ganjar, nantinya pihaknya akan mencoba mengambil angka di tengah, yakni tidak merugikan pengusaha dan buruh. Sementara bagi kabupaten/kota yang belum KHL akan didorong untuk KHL.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, WIka Bintang menambahkan, dua daerah yang belum setor nominal UMK adalah Kota Semarang dan Demak. Alasannya karena madih dilakukan dialog tripartid di daerah masing-masing. “Maksimal ya Senin besok, soalnya kan mestinya ini sudah terlambat,” ujarnya.

Sedangkan untuk kabupaten yang UMK nya belum memenuhi KHL, yaitu Kabupaten Magelang, Batang, dan Pati