Sidak penambangan liar di Grobogan, Ganjar marah dan sita alat berat

Spread the love

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kamis (6/5) sore tadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) penambangan liar atau ilegal dan tanpa ijin di Desa Terkesi Utara, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Dalam sidak tersebut, Ganjar mendapati aktivitas penambangan dengan dua alat berat atau beghue yang digunakan untuk menambang kawasan hutan jati di perbukitan karst di alur Kawasan Kendeng, Pantai Utara Timur.

Akibatnya, saat itu juga Ganjar memerintahkan kepada Kepala ESDM Pemprov Jateng Teguh Dwi Paryono yang mendampinginya saat sidak untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut. Kemudian Ganjar melakukan penyitaan terhadap dua buah alat berat yang digunakan menambang untuk diserahkan ke Polres Grobogan guna diproses upaya hukum lebih lanjut.

Pada kesempatan itu, di hadapan Ketua DPRD Grobogan Sri Sumarni, Ganjar menyesalkan kenapa Bupati Grobogan Bambang Pujiono dan beberapa anggota DPRD Grobogan lainnya tidak mensosialisasikan imbauannya untuk melakukan penataan terkait penambangan atau aktivitas galian C.

“Harusnya bupati dan DPRD ikut melakukan sosialisasilah. Diberitahu atau ditegur kalau di kawasan ini tidak boleh menambang,” kata Ganjar.

Untuk itu Ganjar meminta kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Tengah mensosialisasikan upaya Pemprov Jateng untuk melakukan penataan aktivitas penambangan.

“Kita sudah sosialisasi, kita minta bantuan kepada bupati dan walikota di Jawa Tengah untuk kontrol wilayah. Patroli info dari masyarakat. Nanti kalau rusak parah jangan sampai disalahkan. Kita tidak minta apa-apa lho. Dalam teori pemerintahan kaki pendek bupati. Untuk kontrol di masyarakat,” ungkap Ganjar disela-sela sidak.

Ganjar bahkan menekankan bahwa kawasan yang ditambang di Kecamatan Tekesi itu merupakan kawasan karst yang merupakan bagian dari bentangan Kawasan Karst Pegunungan Kendeng. Sehingga apakah boleh ditambang atau tidak, perlu adanya kajian lebih lanjut dari ESDM, Perhutani dan instansi terkait.

“Ini kawasan karst sukolilo boleh nggak? Kesadaranya di mana? Saya andaikan ada orang jual barang gelap tidak bayar pajak. Alasannya pembangunan dan lain-lain. Boleh enggak? Ibaratnya apa boleh kita berikan pasokan seragam pemda tapi kainya colongan mas? Itu kan nggak bener,” tegasnya.

Ganjar menjelaskan upaya penataan yang dilakukan Pemprov Jateng bukan melarang, justru malah melegalkan dengan memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan tidak mengancam kondisi dan alam obyek penambangan.

“Undang-undang katakan itu tidak makanya kita kontrol. Apakah kita boleh ijinkan? Kalau ini biarkan terus menerus mereka akan ambil sesuka dia. Pertama kita tertibkan. Kita ferikfikasi apakah bisa tambang disitu. Gimana? Seperti di Wonosobo, para penambang liar kita beri fasilitas usaha lain seperti beternak kambing atau usaha alternatif lainya,” paparnya.

Kepala ESDM Teguh Dwi Paryono menjelaskan sebetulnya pihaknya melalui ESDM Kabupaten Grobogan sudah melayangkan peringatan. Namun, aktivitas penambangan yang sudah berjalan empat bulan itu tidak menggubrisnya.

Teguh juga menjelaskan, mereka juga sudah diminta untuk mengurus perizinan penambangan, padahal proses pengurusan perizinan penambangan sangat mudah prosesnya. Namun, Teguh mengakui jika lama prosesnya perizinan ada di rekomendasi Bupati dan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).

“Nggak ada biaya ijin, proses SOP 50 hari, wilayah eksplorasi. Sulitnya keluar rekom bupati dan BBWSO. Kita batasi di sana 5 hari. Pada para pengusaha lengkapi. Saling mengisi jika ingin cepat waktu lima hari. Mereka kesulitan di situ. Dulu model potong kompas,” jelasnya.

Teguh juga mengungkapkan tidak adanya proses perizinan yang baik yang terjadi sebelumnya mengakibatkan terjadinya kebocoran pajak.

“Termasuk kebocoran pajak ya itulah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu. Mereka sebelumnya tidak melakukan. Pajak mineral sekarang kewenangan kabupaten/kota. Sekarang dalam undang-undang nomor 23 gubernur berhak mengeluarkan aturan melalui pergub. Sementara hasil pajak masuk ke kabupaten/kota,” ungkapnya.

Terkait penambangan ilegal yang terjadi di Desa Terkesi Utara, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Teguh menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proses hukumnya ke Polres Grobogan untuk ditindaklanjuti. Sehingga pihak ESDM akan membuat berita acara penyerahan masalah tersebut.

“Sudah ditutup, alat kita bawa ke Polres untuk disita, mereka sudah operasi selama 4 bulan. Sempat kami tegur berhenti tetapi mereka baru kembali kegiatan 2 minggu,” pungkasnya.

SUMBER: merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *