Gubernur Jateng Tutup Tambang Ilegal di Kawasan Terlarang

Spread the love

Maraknya praktik galian C tak berizin alias ilegal di wilayah Jawa Tengah mendapat perhatian serius Gubernur Ganjar Pranowo. Ia bahkan menginspeksi mendadak dan menutup langsung proyek galian C di Kabupaten Grobogan pada Rabu, 6 Mei 2015.

Lokasi galian C tak berizin itu dikelola sejumlah warga Terkesi Utara, Kecamatan Klambu, Grobogan. Di wilayah itu proyek galian C memang telah dilarang. Sebab wilayah itu dalam aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masuk dalam kawasan karst Sukolilo yang dilarang ditambang.

“Kita sebenarnya bukan menutup, tapi minta untuk melegalkan. Nah, seperti ini kawasan karst, boleh tidak. Kalau tidak boleh, ya, jangan ditambang,” kata Gubernur.

Dalam penutupan itu, sejumlah warga masih terlihat berada di lokasi tambang. Tampak pula dua unit alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah serta armada truk yang siap untuk beroperasi.

Kedatangan Gubernur bersama aparat Kepolisian dan TNI membuat panik sejumlah warga yang sehari-hari bekerja di lokasi itu.

Imam, seorang mandor proyek, mengaku tidak mengetahui ihwal izin tambang itu. Dia dan sejumlah warga hanya bekerja. “Tidak tahu ada izin atau tidak. Tiap harinya kita kerja dibayar Rp50 ribu per bulan, ” ujarnya saat dicecar pertanyaan oleh Gubernur.

Dalam sehari, kata Imam, proyek galian C itu bahkan mampu membawa barang tambang hingga puluhan truk. Setiap truk tanah dijual kepada sejumlah pembeli seharga Rp1,2 juta.

“Saya minta kepada yang ada di sini untuk menyampaikan masalah penambangan itu kepada pemilik. Apakah itu sudah berizin atau belum. Kalau diurus syaratnya, memenuhi, ya, monggo (silakan) dilakukan,” ujar Gubernur.

Ganjar menambahkan, untuk menertibkan proyek galian C diperlukan kerja sama efektif masing-masing kepala daerah. “Kita minta bupati walikota mengontrol. Judulnya hanya melaksanakan Undang-undang. Selebihnya patroli informasi masyarakat dan checking (pemeriksaan), ” jelasnya.

Persyaratan izin

Kepala Dinas ESDM, Teguh Dwi Paryono, mengatakan bahwa penutupan proyek galin C itu karena wilayahnya masuk dalam kawasan karst Sukolilo sehingga harus ditindak tegas.

“Sudah kita tutup. Mereka sudah beroperasi selama empat bulan. Alat-alatnya nanti akan diamankan ke Polres Grobogan,” katanya.

Sejak instruksi penutupan galian C sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penambangan di sejumlah daerah tidak lagi beroperasi. Di antaranya operasi galian di Kota Semarang, Brebes, Tegal, Wonosobo, Grobogan, dan Batang.

Di masa mendatang, izin proyek pertambangan oleh semua pemilik lahan wajib dipenuhi. Izin terdiri atas tiga bagian, yakni Izin wilayah usaha, izin eksplorasi, dan izin usaha produksi. Tahapan itu lebih ketat dibandingkan ketika izin masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Permohonan izin itu akan diproses dalam waktu maksimal 50 hari. Namun biasanya kendala ada di rekomendasi bupati dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Syarat dokumen butuh rekomendasi bupati atau BBWS jika area tambangnya di sungai. Itu yang lama. Sekarang kami batasi proses di sana lima hari,” katanya.

Pelaksana pertambangan juga harus menyetorkan pajak kepada Pemerintah Provinsi. Pajak dihitung dari hasil tambang yang dikomersialkan menggunakan harga satuan mineral di Peraturan Gubernur.

SUMBER: viva.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *