Ganjar Pranowo mengaku takjub melihat antusiasme warga menyambut hajatan putri Presiden Jokowi. “Luar biasa. Dari ujung jalan sana sudah ramai. Ini bisa jadi event pariwisata juga,” ucapnya.

Ganjar Pranowo mengaku takjub melihat antusiasme warga menyambut hajatan putri Presiden Jokowi. “Luar biasa. Dari ujung jalan sana sudah ramai. Ini bisa jadi event pariwisata juga,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, tantangan santri sudah berubah, saat bangsa ini dihadapkan pada realita praktik- praktik berbangsa dan dan bernegara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan nilai pancasila. “Misalnya, korupsi, terorisme, radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian dan saling fitnah diantara anak-anak bangsa menunjukan bahwa perilaku kita acap jauh dari nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Menristekdikti, M Nasir, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, didapuk menjadi Bathara Bromo dan Sang Hyang Wenang dalam pementasan wayang orang. Selain mereka ada pejabat lain dan 60 guru besar Universitas Diponegoro (Undip) juga kebagian peran. Pertunjukan dengan lakon ‘Semar Mbangun Kahyangan’ tersebut memang cukup menghibur karena diperankan oleh pejabat terkenal. Selain M Nasir dan […]
“Tadi saya ke sini, di medsos ada yang komentar, hati-hati jangan sampai syirik. Lho, belum-belum kok dikatakan syirik, dulu para Walisongo kan juga menyebar Islam menggunakan kebudayaan,” kata Ganjar Pranowo
Ide membuat Perda pencegahan korupsi muncul dalam perbincangan Ganjar dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10). Ganjar berada di KPK dalam rangka memimpin bupati dan wali kota se-Jateng untuk mengikuti workshop pembangunan budaya integritas. Agus menilai sistem pencegahan korupsi di Jateng yang digagas Ganjar dipandang paling bagus dibanding pemerintah daerah lain. Namun, sistem […]
Ganjar Pranowo, menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang terus mendampingi Jateng dalam pembangunan budaya integritas. “Saya selalu mendorong improvement , sharin g pengalaman, dan diskusi terkait upaya-upaya pencegahan dan pembangunan Budaya Integritas di Jawa Tengah,” katanya.
Sesuai kesepakatan antara gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD kabupaten/kota, sebanyak 1,6 juta RTLH itu adalah tanggung jawab bersama. Kabupaten/kota memiliki tangung jawab sebesar 50 persen, provinsi sebesar 30 persen, dan pemerintah pusat sebesar 20 persen. “Kalau kami di provinsi sudah komitmen, maka anggaran untuk perbaikan RTLH selalu kami tingkatkan tiap tahun,” jelasnya, Minggu (29/10/2017).