Untuk Ketiga Kalinya, Ganjar Raih Penghargaan dari KPK

Spread the love

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini menyatakan Jateng sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.

Penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (12/12). Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017 yang dimulai sejak Senin (11/12).

Selain Jateng, hanya empat pemerintah daerah lain yang mendapat penghargaan serupa. Yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Sampang, dan Pemkot Yogyakarta. Lainnya adalah lembaga sekelas kementerian, Bank Indonesia, dan perusahaan milik negara atau BUMN.

Ganjar Pranowo mengatakan, sejak awal menjabat dirinya serius ingin mewujudkan reformasi birokrasi di Jateng. Satu di antaranya dengan mendorong pelaporan LHKPN untuk perwujudan birokrasi yang bersih. Dengan pelaporan harta yang tertib, maka penerimaan pejabat yang tidak sah, baik dari hasil korupsi maupun gratifikasi, bisa diminimalkan.

Untuk itu ia menerbitkan Surat keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 Tahun 2014. Isinya adalah ketentuan pelaporan LHKPN di lingkungan pemprov Jateng diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dewan pengawas BUMD milik Provinsi Jateng.

“LHKPN sampai eselon IV ini meniru sistem di sejumlah kementerian, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan ini,” katanya.

Dengan demikian telah tiga tahun berturut-turut, Pemprov Jateng menerima penghargaan dari KPK. Tahun 2016 KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemerintah Provinsi Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Sedangkan pada tahun 2015, Pemprov Jateng juga memperoleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

Reformasi birokrasi Jateng bahkan diakui secara nasional. Pemprov memperoleh nilai terbaik dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2016.

Ganjar mengatakan, melaporkan LHKPN sebenarnya adalah pekerjaan mudah. Namun ada sebagian pejabat yang mengaku kesulitan. “Mereka sulit menuliskan sumber hartanya dari mana, bahkan ada yang katanya menjual hartanya dulu sebelum lapor LHKPN,” beber dia.

Pameran

Sementara itu Peringatan Hakordia 2017 digelar pada 11-12 Desember 2017. Tema peringatan tahun ini adalah ‘Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera’.

Dalam pameran antikorupsi, Pemprov Jateng adalah satu-satunya provinsi yang berpartisipasi. Booth Pemprov Jateng memamerkan beragam produk hukum dan kebijakan Ganjar terkait pemberantasan korupsi. Di antaranya kepatuhan LHKPN, pengelolaan gratifikasi, pembangunan budaya integritas,dan periijinan terpadu satu pintu

Pameran tersebut menyedot perhatian ribuan pengunjung. Mereka bisa turut serta memainkan games gratifikasi, dan menonton video perjalanan pembangunan integritas. Selain itu juga membawa oleh-oleh suvenir dan makanan khas Wingko Babat yang mengobati kerinduan para perantau asli Semarang.