Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo & Mahfud MD menilai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 rawan kecurangan. Proses penghitungan harus berjalan transparan, bisa dipantau oleh semua pihak.
“Kita ingin Pemilu yang transparan sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan rekayasa, pemalsuan bisa di-crosscheck oleh semua stakeholder,” ungkap Karaniya Dharmasaputra, Deputi Kanal Media TPN dalam konferensi pers, Jumat (16/2/2024)
Karaniya menilai sistem yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima kritikan beberapa waktu terakhir. Mulai dari sistem yang tidak transparan hingga salah memasukkan data.
“Kita tidak ingin bahwa KPU mengumumkan level agregat tanpa kita memeriksa mikro. Saya kira ini jadi desakan terpenting dari TPN Ganjar-Mahfud karena itu sangat menentukan legitimasi Pemilu ke depan,” ujarnya.
“Kedua, kami memang melihat ada kejanggalan yang harusnya tidak terjadi apalagi di level negara. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh masyarakat adalah bagaimana teknologi yang digunakan sirekap. Ada dua yang digunakan, satu adalah OCR dan OMR,” papar Karaniya.
Menurut Karaniya, kedua hal tersebut bukan teknologi baru. Beberapa perusahaan termasuk perbankan sudah menerapkan teknologi tersebut tapi penggunaannya tidak sekacau KPU.
“Kami dari pelaku tech sangat terheran-heran. Pemanfaatan teknologi ini bisa sedemikian ngaco, bisa error-nya luar biasa tinggi. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang harus kita telusuri ke depan dengan sangat serius,” terangnya.
“Apalagi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari KPU bahwa ada kesalahan sirekap 230 lebih yang persentasenya tidak kecil,” tegas Karaniya.
__
CNBC Indonesia
