Tetapkan Upah, Mas Ganjar Bakal Kirim Surat ke Bupati dan Walikota

Spread the love

SEMARANG –  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera mengirim surat edaran pada bupati dan walikota untuk penentuan upah minimum kota/kabupaten. Hal tersebut dilakukan sesuai formula yang terdapat dalam PP 78 tahun 2015.

Sebagaimana metode pengupahan di Jawa Tengah tahun lalu, Pemerintah Provinsi bakal menetapkan upah minimum berdasar usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan PP 78 tahun 2015 terdapat dua pola pengupahan, menggunakan UMP atau menggunakan UMK. Tahun ini Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,03 persen. Melihat kenaikan itu, UMP Jawa Tengah pada tahun 2018 yang sebesar Rp 1.486.065 akan menjadi Rp 1.605.396 pada tahun 2019

“Jawa Tengah akan mengikuti aturan.  Formula sudah ditetapkan PP (78 tahun 2015). Sehingga kita tidak diberikan ruang untuk mengintervensi, tapi di undang-undang itu dikatakan bahwa dapat menggunakan UMK. Nah UMK itu sebenarnya formula yang lebih mendekati,” kata Ganjar, Selasa (23/10) saat menerima Kadisnakertrans Jateng Wika Bintang.

Penetapan UMK sendiri menjadi wewenang bupati/walikota menggunakan rumus yang telah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sudah ditentukan.

“Maka sebenarnya kita sudah gampang lagi dari sisi formula. Kita bisa tetapkan dan sebentar lagi kita Surati teman-teman bupati dan walikota untuk menghitung masing-masing dan segera mengusulkan,” katanya.

Atas surat edaran tersebut, bupati dan walikota paling lambat menyerahkan usulan UMK ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 November. Karena pada Minggu ketiga bulan November UMK tahun 2019 se Jawa Tengah harus ditetapkan. Sementara untuk penetapan UMP 2019 akan dilakukan maksimal pada 1 November.

“Sehingga nanti UMK yang akan dipakai. Pengalaman Jateng selama ini menggunakan UMK, tidak pernah menggunakan UMP,” katanya.

Kadisnakertrans Jateng Wika Bintang menjelaskan waktu penetapan UMP dan UMK tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018. “Kita juga telah melakukan rapat dengan dewan pengupahan, pengusaha dan buruh,” katanya.