Revolusi Birokrasi Jateng Era Ganjar, Tak Ada Lagi Setoran Pejabat

Spread the love
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil mengubah kultur pemerintah provinsi menjadi birokrasi yang antikorupsi. Apa yang dilakukan Ganjar tak sekedar  reformasi, melainkan sebuah revolusi karena perubahannya menyeluruh di semua bagian.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bisa dikatakan sebagai salah satu produk revolusi birokrasi ini. Jika situasi birokrasi masih sebelum revolusi Ganjar, mustahil Sumarno menjadi Sekda.
Menurut Sumarno, hal yang pertama dilakukan Ganjar adalah menghapus kultur setoran bawahan ke atasan. Penghapusan kultur ini, tidak hanya menghilangkan potensi korupsi. Pun, membuat para ASN di lingkungan Pemprov Jateng, lebih nyaman bekerja dan berorientasi melayani masyarakat.
“Revolusi besar yang dilakukan, Pak Ganjar adalah memberi contoh lebih dulu, bagaimana berintegritas tinggi. Dengan tidak minta setoran seperti itu. Pengaruhnya besar ke bawah. Dengan diberi contoh terlebih dahulu, yang bawah bisa ikuti,” ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng itu.
Meski terlihat kecil, tindakan itu menurut Sumarno berdampak besar. Karena, bila terus menerus terjadi, kultur setoran pimpinan akan berdampak sistemik. Bukan saja berpengaruh pada internal pemerintahan, tapi juga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pimpinan minta setoran lalu bawahan memberi setoran. Dia (bawahan) tak hanya cari untuk setoran, tapi juga akan mengambil untuk diri sendiri. Inilah yang jadi lebih parah,” urainya.
Contoh ini, kata Sumarno, merupakan eja wantah dari slogan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Tagline ini mempunyai dua arti, yakni tidak mengambil yang bukan haknya, dan menjalankan program yang telah dijanjikan.
Tidak hanya menghapus adat setoran pimpinan, komitmen Ganjar memberantas korupsi, ditunjukan melalui lelang jabatan nir intervensi.
Sumarno mengaku, dia menjadi produk dari kebijakan tersebut. Saat melamar untuk posisi Sekretaris Daerah Jawa Tengah, kompetensi dan profesionalitas menjadi faktor penting, bukan lagi soal kedekatan.
Ia menyebut, perekrutan pejabat di Jateng dilakukan secara gamblang, melibatkan Komisi Aparatur Negara (KASN) dan panitia seleksi independen. Tidak ada lagi istilah lobi.
“Dengan talent scouting bicara terkait kompetensi. Bukan lagi urut umur, urut kacang atau kedekatan. Tapi  bicara kompetensi dan profesionalitas. Pengalaman saya, kita tinggal mengikuti semua proses, hasilnya ditentukan oleh tim independen dan melibatkan KASN,” imbuh pria 51 tahun, yang menjadi ASN sejak 1992 itu.
Ke depan, Pemprov Jateng akan terus memantapkan sistem perekrutan yang bebas dari intervensi. Hal ini telah dibuktikan, dengan beberapa pejabat dari kabupaten atau kota di Jateng yang kini mengisi posisi di Pemprov Jateng.
“Kalau sistem pengisian jabatan (lelang) akan tetap berjalan. Ini membuka kesempatan luas kepada yang memenuhi persyaratan dan memeroleh pejabat berkompeten serta profesional,” pungkas Sumarno. (Diskominfo Jateng)

2021-12-09 16:17:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *