Reformasi Birokrasi, Persaingan Tanpa “Wani Piro”

Spread the love

Imej pegawai negeri sipil (PNS) tidak becus bekerja dan seringkali mengabaikan masyarakat masih saja ada di kalangan masyarakat. Untuk menepis semua itu, reformasi birokrasi terus dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bentuk promosi terbuka, atau bahasa populernya adalah lelang jabatan. Sistem yang baru dilaksanakan di provinsi ini.

Melalui sistem promosi terbuka diharapkan muncul budaya baru dalam berkompetisi untuk meraih jabatan strategis, sebuah kebiasaan persaingan yang sehat tanpa “wani piro” tapi “iso opo ora”. Lelang jabatan diawali dengan promosi terbuka di lingkup jabatan eselon III dan IV. Selain itu, promosi terbuka juga dilakukan untuk pemilihan Direksi Bank Jateng, lingkup jabatan eselon II, bahkan tidak tanggung-tanggung, seleksi terbuka diberlakukan pula untuk mencari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibuka tidak hanya bagi PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, tapi juga untuk seluruh Indonesia.

Pada proses seleksi Sekda sama sekali tidak melibatkan jajaran birokrasi, kecuali Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk ikut membahas perekrutan tersebut. Seleksi objektif diserahkan kepada para pakar. Rektor Universitas Diponegoro sebagai koordinator, dibantu Rektor Universitas Gajah Mada (UGM), Rektor Unika Soegijapranata, serta beberapa pakar lainnya, baik secara administratif maupun yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi, politik, dan komunikasi massa, termasuk keterlibatan tokoh perempuan. Dengan begitu diharapkan proses objektif dapat dilakukan melalui tenaga-tenaga independen dan profesional. Kompetensinya pun bisa dipertanggungjawabkan.

Reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan pada penempatan pejabat, namun juga mental birokrasi. Perombakan sistem pada jembatan timbang pascatemuan pungli di jembatan timbang Subah, menjadi upaya nyata yang telah dilakukan. Perubahan sistem juga diterapkan pada layanan pembayaran pajak di Samsat dengan membuka layanan pembayaran via ATM. Bahkan untuk meminimalisasi pungli, fotokopi di Kantor Samsat pun digratiskan. Masyarakat juga diberi peluang untuk mengawasi kinerja PNS, dengan membuka layanan Warung Informasi di Lantai I Gedung Grhadika Kantor Gubernur Jawa Tengah dan call center 08112920200. Yang jelas, reformasi birokrasi terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat