Pertengahan Tahun Pendapatan Jateng Lampaui Target

Spread the love

SEMARANG – Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga akhir Juni 2018 mencapai Rp 12,804 triliun atau 52,45% dari target pendapatan daerah 2018 sebesar Rp 24,413 triliun. Pencapaian realisasi pada triwulan II ini juga melebihi target tahapan yang ditentukan yakni 45,86%.

Rincian realisasi pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai Rp 6,481 triliun atau 49,88% dari target Rp 2,994 triliun, Dana Perimbangan tercapai Rp 6,295 triliun atau 55,41% dari target Rp 11,363 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 27,75 miliar atau 50,05% dari target Rp 55,45 miliar.

Sementara itu untuk serapan keuangan hingga akhir Juni sebesar Rp 10,2 triliun atau 40,81% dari alokasi belanja Rp 24,993 triliun. Serapan itu meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL), terealisasi sebesar Rp 7,761 triliun atau 42,52% dari alokasi anggaran Rp 18,253 triliun dan Belanja Langsung (BL), terealisasi sebesar Rp 2,438 triliun atau 36,18 % dari alokasi anggaran Rp 6,740 triliun.

Pada Rakor Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 yang dilaksanakan Senin (30/7/2018), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sejumlah catatan. Antara lain yakni pada 7 OPD yang realisasi pembangunan fisiknya masih di bawah target.

Hal itu banyak disebabkan oleh gagal lelang sehingga harus dilakukan lelang ulang. Oleh karenanya, Mas Ganjar meminta kepada seluruh OPD untuk menyiapkan skenario-skenario lain terhadap pembangunan fisik yang memiliki potensi gagal lelang agar tingkat serapan dan target realisasinya bisa tercapai dengan baik.

“Gagal lelang bisa terjadi dengan alasan apapun, kayaknya kita mulai memperhitungkan atau mempersiapkan plan B, plan C. Sehingga kira-kira kalau kita melihat suatu potensi yang akan kita lelangkan punya potensi-potensi gagal, maka kita bisa mengejar,” tuturnya.

Selain itu, mantan anggota DPR RI ini juga meminta pemberian hibah/bansos untuk lebih memperhatikan waktu pemberian. Hal ini karena bantuan tersebut biasanya dibutuhkan ataupun digunakan masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Sehingga hibah/bansos yang diberikan bisa lebih bermanfaat bagi penerima dan dari sisi waktu tidak terlambat.

“Khusus hibah mohon bisa diperhatikan waktu karena hibah ini sering kali dibutuhkan ketika memang dipakai untuk waktu tertentu. Biasanya untuk pertanian dan perikanan karena kaitannya dengan cuaca, atau mungkin di pendidikan karena kaitannya waktu masa sekolah,” terangnya.

Mas Ganjar menyampaikan Rakor ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan program pasangan Ganjar-Yasin yang akan memimpin Jawa Tengah untuk periode lima tahun ke depan. Pada periode kedua, dirinya akan melakukan percepatan dan perluasan terhadap program-program yang sudah dikerjakan saat dirinya berpasangan dengan Waki Gubernur Drs Heru Sudjatmoko Msi.

Selain itu, Mas Ganjar berharap pegawai di jajaran Pemprov Jateng tidak mengendorkan sisi pelayanan masyarakat dan meminta di setiap OPD ada petugas yang bertugas khusus mengendalikan informasi sehingga dapat merespon cepat persoalan-persoalan masyarakat.

Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menambahkan, tujuh OPD yang realisasi fisiknya di bawah target untuk segera melakukan percepatan namun harus tetap cermat agar tidak menimbulkan masalah ke depannya.

“Tujuh OPD yang deviasi saya minta betul dilakukan percepatan, namun demikian juga jangan sampai terlewatkan. Cepat tapi tetap cermat karena pada saat ada pemeriksaan dari BPK ini akan dikejar,” katanya.