Kepedulian Jateng Terhadap Petani Bakal Ditiru secara Nasional

Spread the love

Tidak ingin petani di wilayahnya kesusahan membeli pupuk subsidi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Kartu Tani. Bahkan terobosan yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
tersebut bakal diadopsi secara nasional.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa keberadaan Kartu Tani menjadi jawaban untuk mengatasi distribusi pupuk bersubsidi ke petani. Juga tidak akan ada lagi permainan mengerek harga dari para penyalur nakal.

“Banyak petani yang menjerit karena kelangkaan maupun harga pupuk subsidi yang meroket. Kartu ini untuk memonitor penyaluran pupuk subsidi tersebut,” kata Ganjar.

Secara fisik, lanjut Ganjar, Kartu Tani memang tidak penting. Namun dari kartu tersebut pemerintah akan mengantongi sejumlah data valid terkait pertanian, mulai dari alamat petani, jenis tanaman, luas lahan hingga jumlah pupuk yang mestinya diterima.

Saat kali pertama di-uji cobakan di Batang pada 2015 silam kemudian menyusul 22 kabupaten kota pada 2016 Kartu Tani mendapat respon positif dari berbagai kalangan, dari petani hingga pemerintah pusat. Bahkan pada tahun 2017 setelah diluncurkan di 13 kabupaten kota, pemerintah pusat tertarik untuk mengadopsi kartu tani menjadi program nasional.

Menurut Ganjar, Kartu Tani merupakan salah satu upaya mereformasi program subsidi pupuk sekaligus penyempurnaan data petani. Tranparansi dan akurasi data Kartu Tani sangat penting karena ke depan akan menjadì data pertanian yang lebih luas.

Menurutnya, dengan data yang pasti, petani yang akan diberi pupuk bersubsidi tidak sekadar berdasarkan ‘kira-kira’ tetapi berdasarkan kriteria. Data terakhir penerima kartu tani di Jateng tercatat 1,73 juta petani dengan luas lahan 1,38 juta hektare.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan, kemungkinan penerapan Kartu Tani secara nasional cukup terbuka. Mengingat sistem program tersebut memudahkan pemerintah dalam pendataan jumlah petani. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkirakan jumlah petani yang membutuhkan permodalan berdasarkan data tersebut.

“Bisa diketahui juga petani punya lahan berapa, pengolahnnya bagaimana. Begitu juga pendistribusian pupuk dan permodalan,” kata Momon usai kegiatan Temu Penyuluhan Pertanian di Semarang, beberapa waktu lalu.

Momon mengatakan, saat ini aplikasi kartu tani telah dilakukan di sebagian wilayah Jawa Timur, Banten, dan sebagian daerah Yogyakarta. “Kami punya data poktan dan gapoktan (kelompok tani dan gabungan kelompok tani), data-data ini bisa sebagai dasar untuk mengembangkan kartu tani di provinsi lain,” ujarnya.

Selain pendistribusian pupuk bersubsidi dan keterjaminan ketersedian pupuk untuk petani, program ini membantu membantu pengalokasian bantuan sarana produksi padi dan sarana produksi pertanian agar tepat sasaran kepada petani yang masih masuk kategori miskin.

Diharapkan distribusi Kartu Tani di Jawa Tengah sebanyak 2.501.464 rampung tahun ini. Dalam realisasi Kartu Tani, Pemprov Jateng menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai leading sector program kartu tani.