Hindari Kecurangan Belanja Pemerintah, Mas Ganjar Bakal Terapkan e-Katalog

Spread the love

Pemerintah Jawa Tengah mengembangkan penerapan e-katalog lokal untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa. Sistem tersebut bakal mengganti skema belanja yang selama ini diterapkan, yakni lelang atau tender.

Langkah awal terobosan tersebut adalah penandatanganan MoU antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Agus Prabowo, Selasa (31/7) di Kantor Gubernur Jateng Gedung B lantai V. Hadir pula dalam acara tersebut Deputi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha serta Wakapolda Jateng Brigjen Pol Indrajit.

E-katalog merupakan portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses melalui online. Fungsinya sama seperti online shop namun produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah.

Mas Ganjar mengatakan dengan e-katalog lokal ini akan sangat membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja daerah. Sebab performa buruk pemerintah dalam penyerapan anggaran sering kali terjadi saat pengadaan barang atau jasa yang sering kali gagal lelang sehingga harus ditunda atau dilelang ulang.

Melalui e-katalog ini pemerintah bisa menghindari rumitnya administratif birokrasi yang membutuhkan waktu lama. Sehingga program-program pembangunan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. “MoU ini mudah-mudahan akan bisa menjadi payung dan dasar untuk kita bergerak lebih maju,” katanya.

Mas Ganjar juga mengapresiasi e-katalog ini karena bisa mendorong produk-produk lokal dan memberikan peluang lebih banyak kepada produsen lokal dalam mengembangkan usahanya. Lebih lanjut melalui PP nomor 33 Tahun 2018 yang menunjuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Mas Ganjar akan mengambil inisiasi untuk mengimplementasikan e-katalog lokal ini kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Setelah dilakukan MoU kita tinggal mengambil inisiatif untuk membantu kawan kawan kita di kabupaten/kota juga segera mengikuti langkah ini sehingga Jawa Tengah nanti akan serentak” tuturnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan dengan e-katalog sistem lelang atau tender yang selama ini dilakukan otomatis akan ditinggalkan karena sering menimbulkan masalah serta membutuhkan waktu lama. Selain itu proses tender juga sangat rawan dengan korupsi. Karenanya, LKPP membuat inovasi untuk melakukan intervensi di mana pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan tender tapi melalui pengadaan langsung, sehingga lebih efektif dan efisien.

Selain itu, e-katalog lokal yang dikerjasamakan akan mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman. Selain itu juga memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.

“Jadi kalau nanti e-katalog daerah sudah jadi kita akan punya mozaik pasar pengadaan yang terdiri dari e-katalog nasional buatan LKPP, banyak e-katalog daerah buatan provinsi dan kabupaten/kota, dan e-katalog sektor. Produk khas lokal bisa dipasarkan secara nasional,” ujarnya.

Saat ini sudah ada 8 daerah yang melakukan kerjasama dengan LKPP dalam membuat e-katalog lokal. Produk yang sudah ditampilkan dalam e-katalog dari 2015 hingga sekarang mengalami peningkatan cukup signifikan dari 3.500 produk menjadi lebih dari 100.000 produk. Kedepan LKPP akan lebih banyak mendorong daerah-daerah lain untuk membuat e-katalog agar meminimalkan potensi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Mudah-mudahan kalau semua ini jadi maka potensi untuk korupsi di bidang pengadaan akan berkurang karena musuh bersama pengadaan itu adalah korupsi oleh karena itu kita selalu didampingi oleh KPK,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha berharap MoU ini menjadi momentum untuk secara terus menerus melakukan perubahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini karena proses pengadaan barang dan jasa yang paling sering dijadikan modus dalam melakukan tindak pidana korupsi.

“Hampir tiap hari kami mendapat pengaduan yang cukup banyak dari beberapa daerah. Meski KPK dengan fungsi koordinasi pencegahan sudah hadir di 542 pemda, namun masih banyak informasi dalam konteks pengadaan barang/jasa,”ujarnya.