Ganjar : Kritisi Kami dan Beri Solusi

Spread the love

Semarang – Perkembangan teknologi mengakibatkan isu di masyarakat berkembang sangat cepat. Namun, cepatnya perkembangan isu diharapkan tak membuat wartawan berlomba-lomba menyajikan kabar terbaru dengan mengabaikan ketepatan dan ketelitian.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono KS MP saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo pada Pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2017 di Gedung Pers Jateng, Jalan Tri Lomba Juang Semarang, Jumat (20/10) menyampaikan, seberapapun cepatnya isu yang berkembang di masyarakat, wartawan diharapkan harus tetap melakukan konfirmasi dan tabayun. Sehingga, berita-berita yang ditulis menjadi berimbang, bisa mengedukasi masyarakat, informasi yang disajikan benar, dan tidak sepihak.

Selain 28 peserta UKW yang terdiri dari 21 wartawan muda dan tujuh madya, hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sasongko Tedjo, Ketua PWI Jateng Amir Mahmud, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang Gunawan Wicaksono, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta sejumlah pengurus PWI Jateng.

“Semakin banyak rekan-rekan wartawan yang mempunyai standar kompetensi dan sudah lulus UKW, maka akan mendorong terwujudnya pemberitaan yang sehat sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Menurut gubernur, wartawan harus punya sikap kritis terhadap pemerintah, punya kontrol yang efektif. Namun, fungsi kontrol tidak hanya mengungkit kekurangan atau kelemahan pemerintah. Mereka diharapkan memberikan masukan, ide, dan kajian kebijakan pemerintah yang baik dan bersih.

“Kritisi kami dan beri solusi. Begitu pun harapan saya, agar para wartawan dapat terus menyampaikan berita atau informasi yang menyejukkan bangsa,” ujarnya.

Tidak kalah pentingnya, pemberitaan dan informasi tentang segala sesuatu yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi masyarkat. Dari hal yang inspiratif itulah masyarakat akan tergerak untuk bangkit dan tegak dengan prestasi dan karya yang membanggakan.

Dengan awak-awak wartawan yang kompeten, pers akan melahirkan karya-karya jurnalistik yang mengedukasi dan membangun demokrasi. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, akan semakin mudah dan punya banyak pilihan mendapatkan berita dan informasi yang bagus dan mencerdaskan. Selain itu, sebagai narasumber akan semakin tertantang dalam menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan.

“Saya setuju yang sudah lulus UKW dibekali kartu kompetensi sehingga narasumber dapat mengecek identitas wartawan yang dimaksud. wartawan tulen atau bukan, asli atau bukan. Saya selalu mendukung kegiatan seperti ini, apalagi saya dan jajaran rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah merupakan mitra wartawan kita tentu ingin membangun kemitraan yang produktif,” beber gubernur di akhir sambutannya.

Dalam kesempatan itu Sekda Sri Puryono juga menambahkan, terkait tahun politik atau pemilihan kepala daerah 2018, para wartawan untuk menyampaian informasi melalui media massa masing-masing secara berimbang. Tidak kalah pentingnya, selalu melakukan konfirmasi dan verifikasi, sehingga tidak sekadar membuat sensasi.

“Sekarang sudah mulai terasa gejala-gejala persiapan pesta demokrasi. Ini peran wartawan sangat penting, tolong berikan berita yang berimbang, selalu lakukan konfirmasi dan verifikasi. Jangan asal muat dan buat sensasi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo menjelaskan, kegiatan yang teselengara atas keputusan Dewan Pers 2011 tersebut, merupakan program nasional PWI nasional. Hingga Oktober 2017, PWI telah menyelenggarakan UKW sebanyak 271 kali di seluruh daerah di Indonesia.

“Dari 271 penyelenggaran UKW, PWI telah meluluskan sebanyak 7.915 wartawan berkompeten, termasuk wartawan-wartawan yang bertugas di Jawa Tengah,” katanya.

Selain melakukan penataan terhadap wartawan, kata dia, PWI juga menata organisasi pers, serta perusahaan media pers. Upaya tersebut dilakukan agar profesionalisme wartawan semakin meningkat. Sesuai dengan tujuan UKW, yakni mengangkat harkat dan martabat profesi wartawan. Wartawan-wartawan yang bertugas di pemprov maupun berbagai instansi lainnya harus sudah mengantongi sertifikat kompetensi.

PWI menargetkan pada 2019 hanya wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang bisa melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Sehingga nantinya tidak sembarang orang mengaku sebagai wartawan tapi tidak jelas media dan kompetensinya.

“Sehingga Pak Sekda, tidak perlu khawatir banyak wartawan muntaber atau muncul tanpa berita,” guraunya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 
2017-10-20 08:17:49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *