Ganjar Jelaskan Masalah e-KTP dengan Muslimat NU Jepara

Spread the love

“Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo,”

Roadshow kampanye Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara menyempatkan bertemu ratusan muslimat NU di klinik Masyitoh, Sabtu (17/2) lalu. Ganjar menyerap banyak aspirasi dan mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang diadukan Muslimat NU Jepara.

Namun yang banyak menarik perhatian justru penjelasan Ganjar terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mencoba menjawab keresahan masyarakat yang terus mendapat isu tidak benar soal keterlibatannya dalam kasus itu.

Untuk memudahkan penjelasan, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus e-KTP. Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap e-KTP.

“Kalau ada yang bertanya kasus e-KTP. Jadi kita kasih lihat informasi, kita lihatkan data. Ini cara membuktikan yang paling mudah. Selain itu juga menunjukkan integritas kita. Biar semua juga belajar mengenai integritas,” tegasnya.

Menurut Ganjar, tidak ada yang perlu ditutupi soal dirinya dalam kasus tersebut. Dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang pada Ganjar. Namun Ganjar menolak pemberiang tersebut.

“Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, ratusan anggota Muslimat nampak mengangguk-angguk. Beberapa mencoba bertanya untuk lebih mengetahui duduk perkaranya. Ganjar pun menjelaskan bahwa posisinya saat ini tak lebih sebagai saksi yang membantu KPK dalam membongkar praktik korupsi triliunan rupiah itu.

“Saya dipanggil terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK,” kata Ganjar.

Selain soal e-KTP, Ganjar juga menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. “Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit,” papar Nuraini.

Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. “Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian,” ujarnya. Namun dia juga berharap agar tidak memersulit perizinan yang diajukan.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelpon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak memersulit rakyat.

“Urusan perizinan ini sebetulnya ranah Bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama,” paparnya.